Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani meminta TNI-Polri agar dapat mengawal agenda strategis nasional, yaitu Reformasi Struktural di TNI-Polri yang meliputi Pembangunan SDM (sumber daya manusia), infrastruktur, dan reformasi pelayanan publik. Hal itu ia sampaikan saat pembekalan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun Anggaran 2022 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta.
“Pembangunan SDM personel TNI dan POLRI, sudah tentu akan diarahkan dalam membangun kapasitas personel yang profesional. Kemampuan profesional tersebut disertai dengan keandalan dalam menguasai perkembangan teknologi,” sebut Puan dalam keterangan pers yang diperoleh Parlementaria, Selasa (1/3/2022).
Saat ini, Puan menambahkan, profesionalitas disebut juga perlu dilengkapi dengan kemampuan yang humanis ketika personel TNI-Polri bertugas di lapangan berhadapan dengan rakyat. Di sisi lain, ia mengatakan pembangunan SDM TNI-Polri perlu diarahkan untuk memperkuat dan mempertebal karakter personel yang memiliki rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang tinggi.
Sehingga setiap personel TNI-Polri menjadi perekat untuk mempersatukan rakyat dalam menjaga Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. “Inilah tugas kebudayaan TNI-Polri yaitu membangun budaya toleran, budaya gotong royong, serta memperkuat kesadaran anak bangsa bahwa Indonesia dipersatukan oleh Pancasila,” ujar mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Apabila kebudayaan yang berkembang di wilayah Indonesia dibiarkan secara alamiah, politisi PDI-Perjuangan itu mengatakan, maka tidak mustahil kebudayaan transnasional akan menjadi tuan di negeri ini. “Tidak akan ada lagi jati diri ke-Indonesiaan, jati diri yang bisa dibanggakan,” sambung Puan.
Menurut legislator dapil Jawa Tengah V itu, pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana TNI-Polri merupakan satu upaya yang komprehensif untuk membangun kemampuan dan kekuatan alat negara dalam menjaga kedaulatan negara serta ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dibutuhkan kecermatan, sinergi, dan komitmen bersama mulai dari perencanaan hingga pada pelaksanaannya.
Puan juga berpesan agar TNI-POlri dalam memberikan pelayanan publik, semakin dituntut bersikap profesional dan melayani rakyat dengan mempermudah urusan, pelayanan publik disertai dengan kejelasan prosedur, kejelasan biaya, dan ketepatan waktu urusan. “Menjadi tuntutan umum dari rakyat Indonesia, untuk melihat TNI-Polri yang melindungi dan mengayomi rakyat, bukan malah menimbulkan ketakutan,” tutupnya.
