Penyelenggara pemilu diminta mengevaluasi sistem dan strategi mitigasi kerawanan pemilu, khususnya di Papua. Direktur Eksekutif Humas Studies Institute, Rasminto, mendorong demikian menyusul terjadinya pembakaran Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Sabtu (05/08/2023) malam.
Akun Twitter @kabuni99 dalam kirimannya menyebutkan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) bertanggung jawab dalam terbakarnya Kantor KPU Yahukimo. @Kabuni99 diketahui mendukung kemerdekaan Papua. Sikapnya tertulis dalam kolom bio akun Twitternya.
Rasminto berpendapat, pemilihan umum (pemilu) adalah agenda nasional yang tidak boleh terganggu pelaksanaannya. Dengan demikian, penyelenggara pemilu harus menyiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin, termasuk memitigasi risiko yang terjadi.
“Sayangnya, KPU dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) kurang optimal dalam menjalankan tugasnya, termasuk mitigasi kerawanan pemilu. Ini terlihat dari kasus dibakarnya Kantor KPU Yahukimo yang diduga dilakukan TPNPB,” katanya dalam keterangannya, Selasa (08/08/2023).
Menurut Rasminto, dibakarnya Kantor KPU Yahukimo merupakan ancaman serius terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Apalagi, Komisioner KPU Yahukimo, Penas Pahabol, mengakui pihaknya sempat menerima teror sebelumnya, seperti kaca mobil operasional dipecahkan orang tidak dikenal (OTK) menggunakan batu pada 30 Juli 2023.
“Terbakarnya Kantor KPU Yahukimo tentu mengganggu tahapan pelaksanaan Pemilu 2024 yang sudah berjalan. Kerugian yang ditimbulkan juga besar. Oleh sebab itu, KPU dan Bawaslu harus serius menyikapi kasus ini dengan mengevaluasi sistem dan strategi mitigasi kerawanan pemilu,” tuturnya.
Dosen Universitas Islam 45 (Unisma) itu melanjutkan, situasi dan kondisi di Papua tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Pangkalnya, konflik horizontal dan vertikal di “Bumi Cenderawasih” berlangsung sejak lama dan belum tuntas hingga kini.
“Untuk melakukan mitigasi, KPU dan Bawaslu RI perlu melibatkan aparat keamanan, baik TNI/Polri bahkan aparatur intelijen. KPU dan Bawaslu tidak boleh serampangan dan meremehkan kasus ini. Jika tidak, kasus serupa bahkan lebih besar berpeluang terjadi di daerah lain di Papua,” katanya.
Rasminto pun menyoroti proses rekrutmen Bawaslu dan KPU di Papua. Ia berpendapat, KPU dan Bawaslu harus memperhatikan rekam jejak calon selain memperhatikan hasil tes.
“Pimpinan KPU dan Bawaslu RI selain memperhatikan sisi integritas dan kompetensi calon, harus dilihat juga sisi ketokohan dan rekam jejak dari keterlibatan kelompok separatis yang merongrong kedaulatan NKRI. Sebab, dari sinilah akar utama permasalahan papua kerap terjadi,” paparnya.
Rasminto melanjutkan, langkah tersebut juga bagian dari mitigasi risiko agar masalah gangguan keamanan dapat dihindari. Apalagi, krisis pangan dan kekeringan yang sedang terjadi di Papua Tengah dapat dijadikan dalih bagi pihak tidak bertanggung jawab untuk mengancam pelaksanaan pemilu.
“Penyelenggara pemilu jangan anggap sepele permasalahan gangguan keamanan di Yahukimo yang diklaim dilakukan oleh kelompok TPNPB, apalagi dengan situasi krisis pangan dan kekeringan di wilayah Papua Tengah yang diprediksi hingga November 2023 hal ini tentu akan menambah pelik persoalan penyelenggaraan Pemilu 2024 di Papua,” tandasnya.