Anggota Komisi XI DPR RI Marsiaman Saragih mengapresiasi pengendalian inflasi di Provinsi Sulawesi Utara. Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan yang ada di provinsi ini telah berlangsung dengan baik, sehingga dapat menjaga level kenaikan harga-harga barang di tengah masyarakat.
“Kami apresiasi karena kolaborasinnya berjalan dengan baik. Sebagai contoh inflasi di sini (Sulawesi Utara) dapat terkendali. Saya sendiri merasakan bahwa ada kesamaan di semua daerah di Sulawesi Utara. Harga-harga barang konsumsi itu tidak jauh beda. Berarti pengendalian inflasi dapat terjadi dengan baik,” ujar Marsiam saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi X di Manado, Sulawesi Utara, Senin (24/10/2022).
Dalam kunjungan kali ini Komisi XI melaksanakan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pemangku kepentingan lainnya. Pihak-pihak terkait yang tergabung dalam tim pengendali inflasi daerah itu terus berupaya agar kenaikan harga barang di tengah masyarakat tidak terjadi lonjakan yang besar.
Menurut Marsiam, pemerintah daerah juga mampu mendorong program-program yang menahan lonjakan inflasi. Seperti mengarahkan masyarakat kepada kegiatan ketahanan pangan. “Jauh sebelum terjadi kesulitan perekonomian ini masyarakat diarahkan agar ikut giat ketahanan pangan. Sesuai dengan program di sini ‘marijo, bakobong’ (mari berkebun). Dimana berkebun tujuannya untuk ketahanan pangan,” ungkapnya.
Dalam paparan saat kunjungan kerja berlangsung, di sisi perkembangan inflasi daerah, Inflasi Provinsi Sulawesi Utara yang tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) di ukur dari pertumbuhan Kota Manado dan Kota Kotamobagu secara tahunan pada september 2022 tercatat meningkat dibandingkan periode sebelumnya masing-masing sebesar 1,03% (mtm) dan 1,23% (mtm) pada Bulan September 2022.
Adapun perekonomian Sulawesi Utara (Sulut) pada triwulan II 2022 tumbuh positif 5,93% (yoy) menguat dibandingkan capaian triwulan sebelumnya yang tercatat 3,89% (yoy). Dengan capaian tersebut, kinerja perekonomian Sulut tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan perekonomian nasional yang tumbuh 5,44% (yoy). Realisasi Anggaran Pendapatan Sulawesi Utara APBD pada triwulan II 2022 tercatat sebesar 36,69%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan realisasi periode yang sama pada tahun 2021 sebesar 40,08%.
Namun demikian, realisasi Belanja Provinsi Sulut meningkat dengan realisasi sebesar 39,86%, lebih tinggi dibandingkan triwulan II tahun sebelumnya yang sebesar 30,03%. Dari sisi Belanja, peningkatan realisasi belanja terutama pada pos non-modal mendorong kinerja belanja APBD Provinsi Sulut sehingga mencatatkan peningkatan.
Sementara dari sisi APBN, penyerapan alokasi anggaran belanja APBN di Sulawesi Utara tercatat sebesar 37,28%. Sehingga secara keseluruhan rapor perekonomian Sulawesi Utara dikatakan tumbuh positif, karena penyaluran kredit perbankan meningkat, terutama ditopang oleh penyaluran kredit modal kerja dan kredit konsumsi, yang mengindikasikan perbaikan perekonomian daerah terus berlanjut.
Sumber:dpr.go.id
