INDONESIA, bersama para tetangga dalam Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) memang harus menjalani eskalasi olahraga di Laut China Selatan (LCS). Demi menjaga dan merawat stabilitas kawasan Asia Tenggara, tak ada pilihan lain bagi ASEAN kecuali mengerahkan kekuatan militernya untuk mengantisipasi dan menyusun berbagai strategi yang diperlukan untuk.merespons situasi terburuk.
Untuk keperluan itulah sepuluh negara anggota ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations) telah bersepakat untuk menggelar latihan militer gabungan di Laut Natuna Utara, kepulauan Riau. Rencananya, latihan gabungan militer itu digelar pada September 2023, dan menghadirkan Timor-Leste sebagai anggota pemantau. “Kami akan menggelar latihan militer bersama di Laut Natuna Utara,” kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
Panglima TNI mengumumkan rencana usai menggelar pertemuan para anggota Panglima Angkatan Bersenjata ASEAN di Nusa Dua, Bali, Jumat (9/6). Latihan ini akan berfokus pada keamanan maritim dan penyelamatan SAR, serta pelayanan sosial di wilayah Natuna. Seluruh angkatan bersenjata ASEAN, baik dari angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara, akan terlibat dalam latihan ini.
Tentu saja ada alasan atau pertimbangan yang sangat strategis yang mendorong para pejabat tinggi bidang pertahanan dari semua anggota ASEAN untuk menyepakati latihan gabungan militer itu. Dan, sangat menarik untuk dipahami lebih mendalam, karena agenda militer ini tercatat sebagai yang pertama kali pernah diinisiasi bersama oleh negara-negara di Asia Tenggara. Soalnya, sejak didirikan tahun 1967, ASEAN belum pernah menggelar latihan gabungan militer.
Eskalasi ketegangan di LCS tampaknya menjadi faktor paling relevan yang mendorong militer ASEAN bersepakat untuk memberi tanggapan, sekaligus mempersiapkan kekuatan yang diperlukan untuk menjaga dan merawat stabilitas Asia Tenggara. Sejak berakhirnya perang Vietnam pada tahun 1975, Asia Tenggara tercatat sebagai kawasan paling kondusif. Namun, ketegangan di LCS akhir-akhir ini berpotensi merusak kondusivitas itu, terutama karena hampir semua anggota ASEAN memiliki kepentingan di wilayah perairan itu.
Memang, ketika ketegangan di LCS terus meningkat akhir-akhir ini, ASEAN tidak bisa berdiam diri atau melamar minimalis. Ketika perkembangan LCS semakin tak terkendali, stabilitas Asia Tenggara akan pulih karena beberapa anggota ASEAN akan tergerak untuk mempertahankan dan mengamankan kepentingannya di LCS. Sebagaimana diketahui, sejak tahun 1947, Tiongkok mengklaim LCS sebagai wilayahnya. Tiongkok kemudian mempertegas klaimnya dengan membuat sembilan garis putus-putus (the nine-dash line). Tindakan Tiongkok itu ditentang oleh sejumlah anggota ASEAN. Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam juga mengklaim sebagian dari LCS sebagai wilayah mereka.
Salah satu indikator tentang eskalasi ketegangan di LCS bisa dibaca dari pernyataan pemimpin Tiongkok, Presiden Xi Jinping. Dalam forum pertemuan Komisi Keamanan Nasional Partai Komunis Tiongkok baru-baru ini, Presiden Xi meminta para pejabat tinggi keamanan nasional-nya untuk memikirkan skenario yang mustahil dan bersiap menghadapi ‘badai laut’. “Kompleksitas dan kesulitan masalah keamanan nasional yang kita hadapi sekarang telah meningkat secara signifikan,” kata Xi pada pertemuan itu.
Bukan isu baru jika para pemimpin Tiongkok di Beijing selalu tidak nyaman karena merasa lingkungan internasional menunjukkan perilaku yang kurang bersahabat. Paling tidak, tercatat ada dua masalah yang menyebabkan para elite di Beijing selalu terusik. Kalau dilihat dari rentang waktu, termasuknya jadi masalah permanen. Pertama, niat Beijing untuk mengklaim Taiwan yang kini belum terwujud. Sebaliknya, Taiwan bahkan selalu menunjukkan perlawanan. Masalah kedua adalah klaim Tiongkok atas LCS yang juga selalu ditentang komunitas internasional, termasuk ASEAN.
Ketika Presiden Xi mengingatkan para pejabat tinggi keamanan segera membahas skenario penundaan untuk menanggapi gangguan keamanan nasional, dia tentu saja mengacu pada aktivitas militer asing di LCS. Faktor lain yang tak jarang membuat Beijing geram adalah kegiatan militer Taiwan yang sering berlatih untuk memperkuat ketahanan negara itu dari kemungkinan invasi Tiongkok. Taiwan menjadi isu yang sangat sensitif bagi Beijing. Saat Taiwan dikunjungi Ketua DPR Amerika Serikat (AS), Nancy Pelosi, Beijing yang jelas-jelas merasa diremehkan langsung memberi tanggapan dengan menggelar latihan militer.
Beijing jelas merasa tidak nyaman melihat AS yang terus memperkuat aliansi keamanan di seluruh kawasan Asia-Pasifik dan sekitarnya. Terlebih, akhir-akhir ini, aktivitas militer di LCS memang meningkat. Pengerahan mesin perang di LCS dengan dalih latihan bersama tentu tidak bisa diterima begitu saja oleh Beijing.
Beberapa hari lalu, AS, Filipina dan Jepang memperkuat kerja sama maritim dengan melakukan latihan bersama. Negara ketiga itu mengerahkan kapal-kapal penjaga pantai dalam latihan gabungan berdurasi seminggu yang digelar dekat Manila Bay di LCS. Latihan bersama ini digambarkan sebagai jawaban atas agresivitas Tiongkok di LCS.
Tidak tinggal diam, Beijing pun memerintahkan kekuatan militernya untuk merespons kegiatan militer di LCS. Sebagaimana telah dipublikasikan oleh pers, aktivitas militer di LCS sering diwarnai dengan manuver-manuver yang cukup berbahaya antara militer AS dan sekutunya dengan militer Tiongkok. Ketidakmampuan mengendalikan diri atau salah pengertian di antara dua kekuatan yang berseberangan itu bisa menyulut perang.
Sejauh ini, belum ada upaya sungguh-sungguh dari semua pihak untuk membawa persoalan klaim LCS ke meja penyelesaian. Tiongkok menolak mematuhi keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional tahun 2016 yang menyatakan Beijing tidak memiliki dasar hukum untuk mengklaim wilayah perairan itu. Dengan luas 3.685 juta kilometer persegi, LCS dibatasi dengan Tiongkok, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Vietnam.
Klaim Tiongkok atas LCS dengan sembilan garis putus-putus itu sejatinya juga menggangu kepentingan Indonesia di Laut Natuna Utara, cakupan kepentingan pertahanan dan kepentingan ekonomi. Mau tak mau, eskalasi latihan di LCS pun akan menghadirkan masalah bagi Indonesia. Dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI No. 7 Tahun 2016 disebutkan bahwa Laut Natuna kaya akan sumber daya laut dengan beragam jenis ikan dan biota laut. Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) juga mencatat bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam potensial lainnya di Laut Natuna Utara.
Adalah keniscayaan jika TNI pun harus pro aktif mengamankan kepentingan nasional di Laut Natuna Utara yang dibatasi dengan LCS.
Sumber : https://www.mpr.go.id/
